.jpg)
Kebut Mengejar Sisa 4 Miliar
Matahari.com (LombokBarat) - Realisasi pendapatan pemerintah daerah Lombok Barat dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 14 Desember 2023 sudah mendekati ketetapan target. Meski ditengah kondisi ekonomi masyarakat sedang terjungkir balik, namun kerjasama yang kuat pihak Bapenda melalui bidang PBB bersama stakeholder lainnya, sudah mampu mengumpulkan 18 Miliar 999 juta, atau sekitar 81,89 persen. Dalam sisa waktu 16 hari kemudian, pengumpulan cuan PBB ini, diklaim terus bertambah dan bahkan melampaui target 23,2 Miliar.
Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Aria Damarwulan Kamis, 14/12/23 saat diwawancara di ruang kerjanya.
Sisa target lanjut Aria, dipastikan bisa rampung semua dari sisa waktu akhir tahun ini. Untuk itu, pihaknya akan terus mengupayakan penagihan. Pastilah optimis, karena untuk penagihan PBB ini menyebar dari seluruh lapisan masyarakat yang ada, itulah yang akan kita genjot terus.
"Tagihan PBB lebih diyakini dan berbeda dengan tagihan pajak hotel dan lainnya yang mengandalkan dari tamu yang datang. Biasanya akhir tahun begini, masyarakat lebih welcome dan mau mengerti," ujarnya.
Sejauh mana realisasinya nanti, tergantung dari eksistensinya kita. Karena kita berkomitmen untuk tetap berusaha agar realisasi PAD dari obyek wajib pajak dapat diselesaikan. Kalau dilihat dari progres hasil PBB di bulan yang sama pada akhir tahun 2023 sekarang, justru meningkat dibanding tahun 2022 lalu.
"Tahun ini mengalami peningkatan sekitar 3 Miliar. Diposisi bulan yang sama Desember sekarang sudah mencapai hampir 19 Miliar dibandingkan tahun 2022 lalu hanya 15, sekian Miliar ," terangnya.
Menurutnya, wajib pajak ini kan tidak serta merta bisa langsung teratasi, Ya kadang ada saja mengalami hambatan dan kendala, sebab ada saja wajib pajak yang terkendala dengan keadaan ekonomi. Selain itu ada juga wajib pajak yang ada diluar daerah. Namun untuk mengatasi itu, pihaknya memang mempunyai UPT atau juru tagih di lapangan. Tetapi karena pajak ini wajib, semua bisa terselesaikan.
"Dari pihak UPT misalnya, kalau wajib pajak ada di luar daerah, kami dari UPT akan langsung berkoordinasi hingga membuat surat pernyataan agar tetap dibayar. Selain itu, dari hasil koordinasi,
kadang ada juga wajib pajak yang dikuasakan untuk membayar. Alhamdulillah sudah banyak yang membayar," paparnya.
Khusus PBB pihaknya mempunyai satuan tugas melalui UPT yang menangani tagihan maupun penyebaran SPPT. Kemudian ada juga juru tagih yang eksekusi langsung ke masyarakat. Satu UPT menangani dan melayani dua Kecamatan.
"Kami juga mempunyai juru pungut yang turun langsung ke masyarakat, mulai dari tingkat RT, tingkat Dusun, Desa dan tingkat Kecamatan. Kami tetap aktif berkoordinasi untuk mengatasi terhadap wajib pajak yang belum bayar," jelas dia.
Untuk mengejar sisa target yang tinggal sedikit ini, akan diupayakan kerja keras agar lebih aktif lagi. Tapi sampai pada akhir tahun, target inj kita pastikan bisa, pungkasnya. (W@N)
0 Komentar